matechcorp.com – Organisasi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) mengatakan pemilu 2024 akan menjadi proses demokrasi terburuk sepanjang sejarah sejak revolusi. Menurut mereka, kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak ada artinya karena dituding melakukan berbagai kecurangan dan kecurangan pemilu. “Pemilu 2024 ilegal karena didasari oleh berbagai tindakan penipuan, penipuan, dan pelanggaran kedaulatan rakyat,” kata Juru Bicara GEBRAK sekaligus Ketua Konfederasi KASBI Sunarno dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (31/3).
Sunarno mengatakan, perbedaan taktik tersebut tidak hanya terjadi di kawasan protes politik yang terjadi pada 14 Februari 2024. Namun gejala tersebut sudah muncul sejak lama. Hal ini mengacu pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk memberantas berbagai kecurangan dan kecurangan politik. Misalnya saja dengan melakukan perubahan terhadap UU KPK, UU Cipta Kerja, dan UU IKN.
Puncaknya, kesepakatan pemerintah tersebut diakhiri dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi putra sulung presiden untuk naik takhta kekuasaan sebagai presiden, kata Sunarno. Sunarno mengatakan, berbagai kritik dan gelombang protes dari gerakan sosial, termasuk para profesor, tidak dihiraukan.
Sunarno menambahkan, penipuan juga merambah ke tingkat pemerintah, baik nasional maupun lokal. Pada periode 2022-2023, kata dia, sebanyak 271 kursi kepala daerah yang kosong digantikan oleh PJ kepala daerah.
Temuan mediator Indonesia yang menyebut ada maladministrasi dalam penunjukan kepala daerah PJ juga tidak ditindaklanjuti. Di sisi lain, pemerintahan Jokowi juga memainkan peran berbeda dalam pengorganisasian PNS, TNI, dan Polri, terutama melalui sistem politik bantuan publik yang disetujui APBN sebelum pemilu yang memenangkan Pasangan Gibran. Sunarno.
Menurut Sunarno, di penghujung masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi menegaskan dukungannya terhadap oligarki. Banyak contoh perubahan yang terjadi pada pemerintahan Jokowi adalah kebijakan pro upah minimum yang mengesampingkan kepentingan buruh. Sunarno menjelaskan, hal tersebut terlihat melalui UU Cipta Kerja dimana kebijakan pengupahan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Reforma Agraria (KPA) Dewi Kartika menambahkan, protes politik 2024 hanya ajang mempertemukan politisi dan perekonomian untuk menopang kekuasaan, bukan perubahan politik dan bergantung pada kedaulatan rakyat, sehingga bahwa pemerintah bekerja berdasarkan hukum.
Ia menilai terdapat kemunduran besar dalam proses demokrasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dewi mengatakan: “Akhir dari masalah bahwa masalahnya memiliki usia sepuluh tahun, dan petani, wanita dan kelompok lain di kota dan kelompok terbuka.”
Menurut situasi ini, Gebrak telah menerbitkan banyak ide. Termasuk menyerukan seluruh gerakan sosial untuk tetap waspada dan melawan berbagai bentuk ketidakadilan dan kebijakan yang merampas hak warga negara.
GEBRAK juga mendukung kehadiran oposisi yang kuat dan berkualitas di parlemen untuk menunjukkan kontrol dan pelaksanaan pemerintahan di masa depan. Minta DPR RI segera menjalankan tanggung jawab hukum mengusut berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilu 2024, kata Sunarno.
